Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2018, kota Makassar memiliki 671.044 orang angkatan kerja, bertambah sebanyak 57.722 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor- sektor ekonomi produktif tidak mampu menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2018, sebanyak 589.221 orang sudah mendapatkan pekerjaan, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 81.823 orang, naik dari 64.954 orang tahun 2017 atau bertambah sebanyak 16.869 orang. Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar naik dari 9,97 persen tahun 2012, menjadi 12,19 persen enam tahun kemudian (2018). Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan.
Pengangguran memang menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir dan nampaknya sulit untuk diatasi. Bukan hanya karena soal banyaknya pencari kerja, tapi menariknya, fenomena ini justru terjadi di tengah cepatnya laju pertumbuhan ekonomi. Gejala tersebut merupakan anomali karena semestinya kenaikan aktivitas ekonomi sejalan dengan penurunan TPT. Bahkan “Hukum Okun” menyebutkan bahwa setiap 1 (satu) persen pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan 3 (tiga) persen pengangguran. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ketika ekonomi kota Makassar tumbuh 8,23 persen tahun 2017, TPT mencapai 10,59 persen, namun setahun kemudian TPT naik menjadi 12,19 persen sementara aktivitas produksi barang dan jasa juga tumbuh 8,42 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kesulitan menyerap sebagai besar pencari kerja.
Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu industri pengolahan, perdagangan besar, serta konstruksi. Tahun 2018, ketiga sektor ini masing-masing berkontribusi 18,30 persen, 19,82 persen, dan 17,95 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sektor industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sektor ini diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.
Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2018, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2018, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.
Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang menjadi calon Walikota Makassar nanti, hendaknya memasukkan pengangguran sebagai isu strategis dalam perumusan visi dan misi.
Syahril
