Menampilkan butir-butir berdasarkan tagar: sulawesi selatan

Melanjutkan kajian dampak ekonomi COVID-19 di Sulawesi Selatan, tim peneliti LOGOV Celebes secara spesifik mengkaji lebih dalam terkait bagaimana dampak ekonomi dari COVID-19 di Kota Makassar. Hal ini mengacu pada urgensi dimana Kota Makassar sebagai pusat penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, yang juga merupakan representasi provinsi karena memiliki share mayoritas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Secara umum, kajian ini memberi dukungan empiris kepada Pemerintah Kota Makassar agar dapat segera mengusulkan penetapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar. Hal ini mengacu pada temuan kajian yang melaporkan bahwa penerapan PSBB secara cepat justru lebih 'menguntungkan' secara ekonomi. Apalagi kajian dari tim gabungan UNHAS juga menujukkan bahwa tanpa ada intervensi yang tegas dan cepat, jumlah kasus positif di Sulsel dapat mencapai 143.390 orang, dimana puncak pandemi akan terjadi pada bulan Mei. Hal ini perlu menjadi perhatian serius.

Secara lebih rinci, kajian ini memberi gambaran terkait bagaimana dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, indikator pembangunan (tingkat pengangguran terbuka dan angka penduduk miskin), sektor-sektor terdampak, berapa biaya jaring pengaman sosial (JPS) yang dibutuhkan, ruang fiskal, dan bagaimana persepsi masyarakat Kota Makassar terhadap kegentingan COVID-19 dan kebijakan penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Dalam mendiseminasi hasil kajian yang telah dilakukan, tim peneliti LOGOV Celebes telah menjabarkan hasil kajiannya ke dalam dua bahan, yaitu mini paper dan materi powerpoint, yang dapat diakses dengan mengunduh lampiran di bagian bawah (kolom kuning) halaman ini.

Rilis buku terbaru dari Bapak Abd Madjid Sallatu (Direktur Utama LOGOV Celebes)

"Sulawesi Dalam Lintasan Perspektif"

Pembangunan daerah, sejatinya adalah pengembangan wilayah, yang diletakkan sebagai wawasan untuk selanjutnya dijadikan sebagai indicator akhir dalam mengukur kinerja kumulatif pembangunan, yaitu apakah sesuatu wilayah itu berkembang atau tidak. Kemajuan dan perkembangan suatu wilayah, mungkin saja terjadi dalam ukuran-ukuran pertumbuhan sektoral. Tetapi, patut dipahami, pertumbuhan sektoral tidak menjamin wilayah berkembang, karena mungkin saja menciptakan kantong-kantong pertumbuhan dengan akibat ikutan lainnya seperti kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Pembangunan sektoral akan cepat mencapai titik jenuh, bila wilayah tidak berkembang. Meskipun tetap harus diakui bahwa pengembangan wilayah tetap membutuhkan dukungan pembangunan sektoral.

Kinerja pembangunan Sulawesi Selatan satu dekade terkahir bisa menjadi contoh yang baik untuk mencermati bagaimana wawasan pengembangan wilayah dipraktekkan. Tema pembangunan yang dipilih selalu terkait dengan jargon pengembangan wilayah, namun esensi dan substansinya lebih berat bersifat sektoral. Untuk itu, penting mencermati politik pembangunan dan politik pemerintahan di Sulawesi Selatan. Kinerja pembangunan sejatinya terkait erat dengan fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan yang dijalankan.

IDR. 85.000

untuk informasi pemesanan silahkan menghubungi WA. 0895630327146 (Maula Razak)

atau datang langsung ke kantor LOGOV Celebes jl. Ance Dg. Ngoyo no.8/D

LOGOV Celebes mengundang para akademisi, peneliti, praktisi, politisi, dan setiap lapisan masyarakat Sulawesi Selatan untuk hadir dalam peluncuran dan bedah buku Sulawesi Selatan dalam Lintasan Perspektif yang ditulis oleh pimpinan LOGOV Celebes Bapak Abdul Madjid Sallatu.

Panelis:

Prof. Dr. Ir. Junaidi Muhidong

Prof. Dr. Ir. Mujahidin, M.TDev.

Sukri Tamma, S.IP., M.Si., Ph.D.

Waktu:

Sabtu, 1 Februari 2020, Pukul 09:30-12:00 WITA

Tempat:

Baruga Anging Mamiri (Rumah Jabatan Walikota Makassar)

Turut Mengundang:

Pemerintah Kota Makassar, ISEI Cabang Makassar, LOGOV Celebes

Untuk pendaftaran dapat diklik di sini

Pimpinan LOGOV Celebes, Bapak Abdul Madjid Sallatu dilantik sebagai Sekretaris IKAL (Ikatan Alumni Lemhanas) Sulawewi Selatan. Kegiatan pelatikan ini berlangsung pada tanggal 17 Maret 2018 bertempat di kantor Pusat PT. Pelindo IV Pelabuhan Makassar. Turut hadir dalam pelantikan tersebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Syahrul Yasin Limpo yang juga dilantik sebagai Ketua IKAL Sulawesi Selatan, Gubernur Lemhanas, Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, beberapa pejabat dan mantan pejabat lingkup Sulawesi Selatan, serta tokoh masyarakat Sulawesi Selatan.

Pelantikan pengurus IKAL Sulawesi Selatan dirangkaikan dengan dialog kebangsaan dengan tema “Kepentingan Nasional dan Pembangunan KTI”. Tampil sebagai pembicara, Direktur Logov Celebes, Bapak Abdul Madjid Sallatu menyampaikan pentingnya pemerintah memerhatikan kepentingan pembangunan di KTI sehingga tidak memperparah ketimpangan wilayah di Indonesia. Dalam kesempatan ini pula, beliau menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah berperan dalam mendorong pembangunan di Sulawesi Selatan.

Selasa, 12 September 2017, Pimpinan LOGOV Celebes, Bapak Abdul Madjid Sallatu mengunjungi Gubernur Provinisi Sulawesi Selatan Periode 2014-2018, Bapak Syahrul Yasin Limpo. Kunjungan Pimpinan LOGOV Celebes didasarkan pada niatan untuk menyampaikan konsep penanganan ketimpangan pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Konsep ini merupakan alternatif pendekatan yang dikembangkan oleh tim peneliti dari LOGOV Celebes.

Pertemuan tersebut digelar di Ruangan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam diskusi tersebut, Pimpinan LOGOV Celebes menyampaikan secara komprehensif terkait alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di daerahnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan merespon positif terhadap konsep yang ditawarkan, yang kemudian akan dibahas secara lebih lanjut untuk bisa dijadikan program penanggulangan ketimpangan pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2018, Bapak Syahrul Yasin Limpo juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap LOGOV Celebes yang secara aktif melakukan penelitian serta kajian untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang ada di lingkup pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. [S]

Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 7,23 persen pada tahun 2017, tertinggi kedua di Indonesia. Struktur perekonomian yang mendominasi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (22,89 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,94 persen), industri pengolahan (13,71 persen), dan konstruksi (12,74 persen). Lalu bagaimana jika struktur perekonomian tersebut di disagregasi hingga level desa? Bagaimana pula ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan utama masyarakat di desa? Dan terakhir, bagaimana peran desa dalam pembangunan nasional?

Sampai saat ini, data level desa terbaru yang bisa digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) 2014 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi data yang digunakan pada tulisan ini mencerminkan situasi pada tahun 2014. Berdasarkan Podes 2014, Sulawesi Selatan tercatat memiliki 3.030 desa,  306 kecamatan, dan 24 kabupaten/kota. Ini berarti, rata-rata jumlah desa di setiap kabupaten/kota adalah 126 desa, dengan jumlah desa yang paling banyak di Kabupaten Bone (327 desa) dan paling sedikit di Kota Pare-Pare (22 desa).   

Sebanyak 89 persen desa di Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sumber penghasilan utama dari sebagian besar penduduk-nya. Adapun sebagian desa lainnya adalah sektor jasa (5 persen desa), sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan (4 persen desa), dan sektor lainnya 1 (persen desa). Ini berarti mata pencaharian penduduk di Sulawesi Selatan dominan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Grafik 1).

Grafik 1. Sektor yang Menjadi Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Desa

Pada desa yang penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, sebanyak 64 persen desa yang komoditi/subsektor-nya adalah padi. Ini mencerminkan penghasilan utama sebagian besar penduduk di Sulawesi Selatan berasal dari komoditi padi. Adapun desa lainnya, komoditi/subsektor yang dominan adalah perkebunan (15 persen desa), palawija (10 persen desa), perikanan tangkap dan budidaya (7 persen desa), holtikultra (3 persen desa), dan lainnya (1 persen desa).

Grafik 2. Komoditi/Subsektor pada Desa yang Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Namun dukungan infrastruktur antara satu desa dengan lainnya masih belum merata. Pada desa yang sektor dominannya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, hanya 25 persen desa yang memiliki infrastruktur jalan dari sentra produksi/lahan pertanian ke jalan utama desa yang sudah diaspal/dibeton. Sebagian besar desa ternyata masih jalan tanah (37 persen) dan diperkeras (34 persen). Masih minimnya ketersediaan infrastruktur jalan di sebagian besar desa di Sulawesi Selatan ini perlu perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah/desa. Lumrah diketahui infrastruktur jalan berperan penting dalam mendorong dan mengoptimalkan potensi ekonomi di desa. Jika perekonomian desa di Sulawesi Selatan maju, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi pada kemajuan perekonomian provinsi. Dengan membangun desa, maka kita akan memiliki basis perekonomian yang kuat. Kemiskinan dan ketimpangan juga akan berkurang signifikan.

Grafik 3. Kondisi Jalan dari Sentra Produksi/Lahan Pertanian ke Jalan Utama Desa

Dari paparan data di atas, maka setiap upaya pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk membangun desa harus didukung. Sejak tahun 2015, pemerintah menyalurkan dana desa yang pada APBN 2018 dianggarkan sebesar Rp. 60 triliun. Meskipun implementasinya masih ada kekurangan, transfer ke desa ini merupakan langkah tepat untuk mengoptimalisasi potensi desa. Argumentasinya, pemerintah di masing-masing desa-lah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Jika yang paling banyak dibutuhkan oleh rakyat di desa adalah jalan, maka seyogianya penyediaan jalan yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, kemajuan perekonomian desa merupakan awal mula dari kemajuan perekonomian nasional. Jika perekonomian setiap desa dalam suatu kabupaten/kota maju, maka otomatis maju pula kabupaten tersebut. Jika perekonomian setiap kabupaten/kota  dalam suatu provinsi maju, maka otomatis maju pula provinsi tersebut. Dan terakhir, jika perekonomian setiap provinsi itu maju, maka otomatis maju pula perekonomian secara nasional. Paradigma berpikir ini lah yang sepertinya menjadi strategi kebijakan pembangunan ekonomi saat ini. Tidak kalah pentingnya, kebijakan ini harus disambut dengan perubahan paradigma berpikir oleh seluruh kepala desa di Indonesia. Dana desa bukan untuk foya-foya kepala desa dan orang-orang di sekitarnya, tapi untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Setiap kepala desa harus memiliki visi, mau dibawa ke mana pembangunan desa, setidaknya selama periode kepemimimpinannya. Hal ini agar penggunaan dana desa bisa lebih optimal untuk mendukung visi pembangunan desa.

Randi Kurniawan